Mereka Sebut PPKM Darurat Tak Nendang dan Sarankan RI Lockdown

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dianggap tidak efektif dalam menurunkan mobilitas dan penyebaran kasus positif covid-19. Ketimbang sia-sia, lebih baik pemerintah ambil keputusan lockdown secara daerah atau regional.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menjelaskan bahwa mengenai pelaksanaan PPKM Darurat yang sudah berlangsung selama 11 hari ini pada kenyataannya banyak multi tafsir dalam penerapannya.

"Kebijakan ini kadang subjektif dan kadang multi tafsir oleh penegak hukum di lapangan. PPKM juga kan pendekatannya spasial atau tidak berlaku menyeluruh," jelas Hermawan kepada CNBC Indonesia.

Seperti diketahui, melalui PPKM Darurat pemerintah memutuskan untuk membatasi aktivitas masyarakat, namun bagi masyarakat yang bekerja di sektor esensial, masih diperbolehkan untuk bekerja dari kantor dengan hanya menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan lain yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat.

Oleh karena itu, menurut Hermawan, pelaksanaan PPKM Darurat ini sebenarnya tidak serta merta memutus mata rantai Covid-19, tapi hanya menekan dan melandaikan penularan kasus sementara.

Dalam memutus mata rantai penularan virus corona, kata Hermawan satu-satunya jalan adalah dengan melakukan karantina wilayah atau lockdown.

"Memang perlu upaya luar biasa sebenarnya. Kami di awal merekomendasikan lockdown adalah langkah yang tepat, tapi keputusan sudah diambil pemerintah. Mudah-mudahan saja ada dampak, karena (dampak) PPKM baru terlihat 2-3 minggu setelahnya," jelas Hermawan.

"Mungkin pemerintah mengambil perpanjang-perpanjang terus (PPKM), tapi kalau kami dari awal merekomendasikan untuk lockdown regional pulau Jawa," kata Hermawan melanjutkan.

Adapun menurut Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman berpandangan bahwa PPKM Darurat sebenarnya masih punya harapan untuk mengurangi kasus Covid-19 di tanah air. Namun dibutuhkan waktu, komitmen, dan konsisten seluruh lapisan untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan.

"Walaupun sejauh ini belum bisa menurunkan growth rate atau angka kasus dan kematian, juga positivity rate, ya tinggal ditingkatkan sebetulnya secara kualitas dan kuantitas (penerapan PPKM)," ujarnya.

Pemerintah jika ingin mengganti kebijakan PPKM, kata Dicky sebaiknya diubah dengan kebijakan lockdown sekaligus. Tapi, jika memang lockdown tidak memungkinkan, diperkuat saja pelaksanaan PPKM Darurat, dengan perkuat monitoring atau pengawasannya dan capaian target-targetnya.